Komunikasi Bisnis

PACITAN – Rupanya, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sering menjadi persoalan. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dijadikan acuan penetapan PBB, kadang jauh di bawah standar. Belum lagi adanya kesalahan nama maupun status tanah. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan semua kepala desa dan sekdes membahas masalah PBB,” kata Suharyanto, Camat Donorojo, kemarin (27/11).

Diakui, tahun depan, ada kenaikan PBB. Hanya, kenaikan tersebut tidak ditentukan dari pusat. Melainkan didasarkan dari perhitungan riil di lapangan. Sehingga, tidak terjadi kesalahan yang membingungkan masyarakat. Misalnya, tanah yang tidak produktif, nilai PBB tidak dinaikkan dan sebaliknya. “Kenaikan PBB berkisar 20 sampai 25 persen,”
imbuhnya.

Dijelaskan, dalam waktu dekat, melalui pemerintah desa, pihaknya akan mendata tanah-tanah yang subur, strategis (di pusat pemerinahan desa), nilai PBB akan dinaikkan. Dan, kenaikkan itu juga didasarkan pada kelas tanah, manfaat ekonomi dan pertimbangan lainnya.

Sesuai tahapan, lanjut Suharyanto, dari 12 desa yang ada, akan dilakukan pendataan secara bersama. Diharapkan, awal tahun depan, semua data sudah masuk kecamatan, yang selanjutnya di teruskan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Nantinya, DPPKA yang mengirim data Madiun”.

Penetapan PBB yang berasal dari bawah itu, dinilai akan berdampak positif pada pulihnya kepercayaan masyarakat. Sehingga, partisipasi terkait kewajiban-kewajiban mereka meningkat. Dan yang terpenting, kata Suharyanto, terdatanya perhitungan riil mengenai kondisi tanah. Dengan begitu, tidak lagi menimbulkan kecemburuan masyarakat maupun kekeliruan dalam penetapan nilai PBB.

Suharyanto mengungkapkan, penetapan nilai PBB tahun 2009 ini, sebelumnya terjadi kesalahan di wilayahnya. Perhitungan awal yang ditetapkan Madiun sebesar Rp 393.274.151. Namun, setelah dilakukan koreksi, besarnya nilai pajak menjadi Rp 386.539.743. Sehingga, jika pajak dinaikkan, besarnya keseluruhan berkisar Rp 480 juta.

Sementara, beberapa kepala desa menyambut positif penetapan pajak dilakukan dari bawah. Pasalnya, hal itu diyakini bisa menekan terjadinya kesalahan nama, kelas tanah maupun besar pajak yang ditentukan. Di sisi lain, ada upaya partisipasi masyarakat desa dalam mengambil sebuah kebijakan. “Masyarakat mendukung upaya itu dan akan menyelesaikannya sesuai tahapan yang disepakati,” kata Kades Widoro, Mahmudi. (wit/isd)