Komunikasi Bisnis

PACITAN - Sektor retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) kini menjadi salah satu andalan menggenjot PAD Pacitan. Terbukti, hingga November 2009, pundi-pundi retribusi TPI menembus angka Rp 1,27 miliar. Padahal, tahun 2008 lalu, hanya sekitar Rp 280 juta.

Sementara, target retribusi TPI dalam APBD 2009 hanya Rp 230 juta. Sehingga, realisasinya mencapai 500 persen lebih dari nilai yang ditargetkan. Meroketnya pendapatan TPI itu, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pacitan Indartato, dipicu beberapa faktor. Di antaranya adalah efektifnya sistem lelang yan gditerapkan pemkab.

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan gencar melakukan studi banding ke beberapa TPI. Seperti, Sendang Biru (Malang), Trenggalek dan TPI lainnya. Dari kegiatan itulah akhirnya ditemukan sistem yang pas terkait pelelangan ikan di TPI.

Tidak itu saja, keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, semakin menjadi primadona bagi nelayan andon (luar daerah). Selain memiliki fasilitas standar, keamanan pelabuhan sangat kondusif. Sehingga, membuat jumlah nelayan andon semakin bertambah. Baik jenis kapal sekoci (di bawah 5 GT) maupun slerek yang berkisar 20 sampai 30 GT. “Sekarang, jumlah kapal besar mencapai 170-an,” terang
Indartato, kemarin (1/12).

Sementara itu, terkait pernyataan Menteri Kelautan mengenai retribusi, menurut ndartato, perlu segera ditindaklanjuti keputusan atau petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman terkait retribusi yang tidak boleh dipunggut. Di sisi lain, juga tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ‘’Sampai saat ini belum ada keputusan jenis retribusi apa yang tidak boleh dipungut,” kata Indartato.

Dalam UU No 28/2009 itu, lanjut Indartato, ada tiga jenis retribusi. Yakni, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Di mana masing-masing jenis retribusi diklasifikasi secara rinci berikut penjelasannya.

Retribusi jasa umum, misalnya, terbagi menjadi 14 item. Di antaranya pelayanan kesehatan, peresapan, kebersihan dan sebagainya. Hanya, dalam ayat 2 pasal tersebut, dijelaskan jenis retribusi itu dapat tidak dipungut, jika potensi penerimaannya kecil atau kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan cuma-cuma. “Mungkin,
jenis retribusi ini yang tidak dipungut,” ujar mantan Kepala Bappeda Pacitan ini.

Sedang TPI, masuk kategori retribusi jasa usaha. Di mana, dalam pasal 130 disebutkan bahwa objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, retribusi tidak dipungut jika TPI itu dikelola BUMD, BUMN atau pun swasta. ‘’TPI Pacitan dikelola pemerintah daerah. Sesuai undang-undang dipungut retribusi.’’ (wit/isd)