Komunikasi Bisnis

MADIUN – Volume pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Madiun turun drastis. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, hingga bulan Oktober 2009, TKI yang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Taiwan dan Arab Saudi hanya sekitar 650. Padahal tahun 2008, mencapai 2.002.

Kasi Penempatan Tenaga Kerja Bidang Pentalantas Disnakertrans Heri Sucahyono mengatakan, penurunan itu terjadi karena adanya surat edaran Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).

Dalam surat edaran tersebut tertulis agar menghentikan sementara pengiriman TKI sebagai tata laksana rumah tangga di Malaysia. Hal ini terkait evaluasi perlindungan dan keselamatan kerja TKI yang terus dilakukan pemerintah pusat.

Menurut Heri, selama bekerja di Malaysia, banyak TKI yang kehilangan haknya. ’’Hingga saat ini, surat edaran tersebut belum dicabut dan masih berlaku. Pengiriman TKI di sektor informal juga mengalami imbasnya. Maklum, hampir 60 persen TKI kita bekerja di sektor itu,’’ jelasnya, kemarin (13/11).

Turunnya pengiriman TKI ke luar negeri, lanjut Heri, juga dipicu krisis ekonomi global yang berimbas pada banyaknya industri yang gulung tikar. Sehingga, tak sedikit pengusaha yang terpaksa memutuskan kontrak kerja ataupun tidak bisa menambah tenaga kerja dari Indonesia. ’’Meski demikian, hingga saat ini belum terjadi pemulangan TKI. Tapi, tahun lalu ada sekitar 60 TKI yang dipulangkan dari negara tujuan,’’ paparnya.

Bagaimana dengan TKI yang nekat berangkat ke Malaysia tanpa dokumen resmi? Heri mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan angka TKI ilegal. Salah satunya dengan mengawasi keberadaan 35 Unit Pelayanan dan Penempatan Penyuluhan Tenaga Kerja (UP3TKI). Menurutnya, jika ada UP3TKI yang bermain-main, pihaknya bisa melakukan pencabutan izin dan menutupnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyosialisasikan pada calon TKI agar berangkat dengan jalur resmi. ’’Kami memberi tahu, keberangkatan secara ilegal sangat merugikan TKI sendiri. Sebab, haknya sebagai tenaga kerja gugur dan kesejahterannya tidak terlindungi,’’ jelasnya.

Disnaekrtrans, kata Heri, juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan warga eks TKI. Yakni, dengan memberikan berbagai keterampilan dan modal usaha. Dengan cara ini diharapkan warga mengurungkan niatnya untuk kembali berkerja di luar negeri dan memilih membuka usaha di daerahnya. ’’Rencananya tanggal 15 November, kami akan mengirim sepuluh eks TKI untuk dikirim pelatihan wirausaha di Surabaya,’’ pungkasnya.


Belum Berimbas pada Penurunan Remitance TURUNNYA volume pengiriman TKI ternyata belum berimbas pada jumlah remitance (kiriman uang) dari luar negeri. Data Kantor Pos Madiun menyebutkan, jumlah kiriman pada bulan Oktober 2009 mencapai Rp 8,8 miliar. Sedangkan September sebesar Rp 13,1 miliar.

‘’Jumlah kiriman uang memang mengalami penurunan, tapi bukan disebabkan adanya surat edaran Dirjen Binapenta. Melainkan lebih karena berakhirnya Idul Fitri,’’ ujar Agus Wahyu Hidayat, Manajer Pelayanan Kantor Pos Madiun, kemarin (13/11).

Menurut Agus, TKI yang bekerja di luar negeri, selama ini memiliki kebisaan mengirimkan banyak uang saat Idul Fitri. Dan, kiriman kembali normal setelah lebaran. ‘’Malah kami perkirakan kiriman bulan November akan mengalami kenaikan. Sebab, sampai tanggal 12 November saja jumlah kiriman sudah mencapai Rp 5 miliar lebih,’’ jelasnya.

Agus memprediksi, penurunan kiriman uang dengan nominal signifikan baru terjadi tahun depan. Saat itu, sejumlah TKI harus pulang ke tanah air karena kontraknya telah habis. Mereka tidak bisa memperpanjang kontrak kerjanya karena adanya surat edaran Dirjen Binapenta. ‘’Itu baru kemungkinan, bisa saja berubah jika Dirjen Binapenta mencabut surat edarannya dan memperbolehkan pengiriman TKI kembali,’’ katanya.

Masih tingginya kiriman uang TKI, lanjut dia, juga disebabkan kokohnya nilai tukar dolar. Sekadar diketahui, pengiriman uang TKI saat ini umumnya melalui Western Union dalam bentuk dolar. Baru saat sampai di Indonesia, uang dikurskan menjadi rupiah. ’’Sejauh ini kita tahu, dolar selalu fluktuatif. Kondisi ini juga berpengaruh dengan jumlah kiriman yang masuk di Kabupaten Madiun,’’ terangnya.

Agus menambahkan, 60 persen dari total kiriman berasal dari TKI yang berdomisili di Dolopo, Dagangan, Kebonsari dan Uteran. ‘’Keempat daerah di Kabupaten Madiun itu dikenal sebagai basis TKI. Jadi, tidak salah jika kiriman uang setiap bulannya banyak,’’ katanya. (aan/isd)